Digulirkannya kembali harmonisasi Islam dan Demokrasi ke tengah publik dalam skala regional Asia Tenggara menjadi bukti bahwa ada agenda besar yang diperjuangkan ke tengah kaum muslimin. Yaitu agenda demokratisasi negeri-negeri Islam atau negeri yang berpenduduk (mayoritas) muslim.
Agenda demokratisasi Islam sendiri sebenarnya telah dikoar-koarkan sejak hegemoni kapitalis-sekuler bercokol di dunia. Tragedi 9/11 pun menjadi pintu masuk bagi demokrasi Islam. Bush dalam pidatonya di depan The National Endowment for Democracy (6/11/03) menyatakan bahwa selama kebebasan di Timur Tengah (baca: Islam), kawasan itu akan tetap menjadi wilayah stagnan, pengekspor kekerasan termasuk menjadi tempat penyebaran senjata yang membahayakan Negara (Amerika Serikat). Bukankah selama ini fenomena berbicara justru AS sebagai pemicu kekerasan plus liberalisasi Islam di Timur Tengah dan negeri-negeri Islam lainnya ? Irak & Afghanistan bukti seribu duka atas bercokolnya AS.
Tepat tahun 2007, Rand corporation yang disponsori oleh The Smith Richardson Foundation mengeluarkan buku Building Moderate Muslim Network yang merupakan hasil kerja keras 4 sekawan, Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz dan Peter Sickle. Kerja keras demi terwujudnya demokrasi Islam di Timur Tengah dijabarkan dengan luas sebagai jawaban untuk melawan tantangan kekuatan Islam yang memperjuangkan syariah kaffah. Kinerja yang diupayakan yaitu merangkul kerjasama antara pesantren & madrasah moderat, universitas-universitas Islam, media, institusi bangunan demokrasi dan jaringan regional yang mendukung. Partner kerja mereka yaitu para muslim liberal dan sekular yang notabene adalah akademisi dan intelektual, pemuda religius moderat yang terpelajar, para aktivis komunitas, grup perempuan yang berkaitan dengan kampanye kesetaraan jender, juga para jurnalis dan penulis moderat. Perang dingin (Cold War) yang dihadapi AS pada saat memerangi Komunis menjadi bahan perbandingan antara peperangan melawan Islam yang mereka sebut War on Terorrism (WoT). Demokrasi pun menjadi kunci penakluk kekuatan Islam yang mereka anggap radikal dan fundamentalis. Agenda inilah yang dijajakan ke dunia Islam.
Islam sebagai nizhamul hayah diturunkan oleh Allah swt bagi seluruh makhluk-Nya. Rasulullah saw telah mengemban Islam hingga tegaknya Daulah Islam pertama dengan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Selama diterapkannya Islam dalam pemerintahan justru Islam mampu menunjukkan kejayaannya tanpa ada embel-embel demokrasi. Islam sukses tanpa ada hegemoni dan infiltrasi ide-ide demokrasi. Totalitarian yang dilekatkan pada Islam justru tertolak mentah-mentah. Hal ini terbukti dengan keberadaan rakyat bukan sebagai pembuat undang-undang tetapi difungsikan sebagai pengoreksi kebijakan pemerintah dalam Daulah Islam.
Bila Islam secara murni dan kaffah diterapkan tentu tidak seharusnya ada demokratisasi Islam. Keberadaan demokrasi yang bersinkretisme dengan Islam justru menambah bias dalam syariah. Keberadaan Irshad Manji, muslimah Uganda besar di Richmond yang lesbian namun konon sering ’berceramah’ memperjuangkan Islam menjadi contoh populer demokrasi Islam. Demikian pula insiden Monas dan penolakan Ahmadiyah dianggap sebagai kegagalan demokrasi dalam Islam.
Demokrasi adalah utopia bagi kehidupan manusia dan menjadi topeng negara corporatocracy yang populer dengan slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat padahal merampok kesejahteraan rakyatnya. Agenda harmonisasi Islam dan Demokrasi tak lain hanyalah agenda neoliberalisasi dari hegemoni kapitalis-sekuler demi menggagalkan diterapkannya syariah kaffah dalam kehidupan.
”Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya” (Qs. Al-Anfal : 30).
Wallahu’alam bish shawab. (www.syariahpublications.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar